Landasan Hukum

Ditulis oleh Administrator on . Posted in Profil Instansi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyusunan Renstra Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Barru berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  11. Peratutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Barru juga senantiasa memperhatikan peraturan perundangan lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates